KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGELOLA MASJID ISTIQLAL

54 pages
28 views
of 54
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGELOLA MASJID ISTIQLAL
Tags
Transcript
  - 1 - KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 777 TAHUN 2016  TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA PADA KEMENTERIAN AGAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan kaidah-kaidah hukum  yang berbentuk Keputusan dan Instrumen hukum lainnya pada Kementerian Agama perlu pedoman penyusunan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum lainnya pada Kementerian Agama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2.   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3.   Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 4.   Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 5.   Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6.   Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2012 Nomor 851); 7.   Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 8.   Keputusan Menteri Agama Nomor 717 Tahun 2006 tentang Lambang Departemen Agama;  - 2 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA PADA KEMENTERIAN AGAMA. KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum lainnya pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum lainnya merupakan acuan bagi Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama dalam menyusun rancangan Keputusan dan Instrumen hukum lainnya. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2016 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN  - 3 - LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 777 TAHUN 2016  TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA PADA KEMENTRIAN AGAMA PEDOMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA PADA KEMENTRIAN AGAMA BAB I PENDAHULUAN A.   Latar Belakang Setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari suatu kegiatan mengeluarkan keputusan-keputusan dan/atau tindakan administrasi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kementerian Agama mempunyai tugas membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara di bidang keagamaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan. Penetapan suatu keputusan dalam bidang keagamaan merupakan sebuah sistem, karena di dalamnya terdapat beberapa tahapan yang terjalin dalam satu rangkaian yang tidak terpisahkan antara satu dan lainnya. Tahapan tersebut yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan, dan tahap penyebarluasan. Dalam tahapan penyusunan Keputusan, baik ditingkat Pusat maupun Daerah pada Kementerian Agama, belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dalam Pasal 97 antara lain mengamanatkan bahwa teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Menteri. Kondisi ini disebabkan karena lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah dalam mensosialisasikan regulasi tentang penyusunan suatu Keputusan dan kurangnya pemahaman perancang dalam pembentukan Keputusan serta belum adanya metode yang pasti yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan suatu kaidah-kaidah hukum  yang dituangkan dalam keputusan di lingkungan Kementerian Agama. Untuk itu, diperlukan pedoman sebagai acuan sehingga dalam penyusunan Keputusan dan Instrumen hukum lainnya pada Kementerian Agama dapat dilakukan dengan tertib, mempergunakan metode yang pasti, baku, dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang telah ditentukan.  - 4 - B.   Maksud dan Tujuan Maksud : Pedoman penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum lainnya pada Kementerian Agama dimaksudkan sebagai panduan bagi petugas pelaksana di tingkat pusat dan daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam menyusun kaidah-kaidah hukum yang berbentuk Keputusan dan Instrumen hukum lainnya.  Tujuan : Pedoman penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum lainnya bertujuan menciptakan tertib administrasi dan keselarasan dalam penyusunan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan dan Instrumen Hukum lainnya pada Kementerian Agama. C.   Sasaran Sasaran penetapan Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum lainnya pada Kementerian Agama adalah: 1.   Keseragaman pola pikir dalam penyusunan suatu Keputusan dan Instrumen hukum lainnya; 2.   Kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan Keputusan dan Instrumen hukum lainnya; dan 3.   Keterpaduan dalam prosedur penyusunan Keputusan dan Instrumen hukum lainnya. D.   Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum lainnya pada Kementerian Agama meliputi bentuk/format dan prosedur penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum lainnya pada Kementerian Agama. E.   Pengertian Umum Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1.   Keputusan adalah jenis Peraturan Perundang-undangan yang materi muatannya berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat penetapan terhadap suatu subyek/obyek sebuah pelaksanaan kebijakan/ penyelenggaraan kegiatan. 2.   Instrumen Hukum adalah alat/dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam melaksanakan suatu kegiatan. 3.   Pemrakarsa adalah satuan kerja/organisasi yang bertanggung jawab atas suatu pelaksanaan kebijakan/penyelenggaraan kegiatan, dimana pelaksanaan kebijakan/penyelenggaraan kegiatan tersebut memerlukan suatu keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 4.   Perancang adalah petugas pelaksana yang bertanggung jawab dalam penyusunan suatu Keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 5.   Menteri adalah Menteri Agama. 6.   Sekjen adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. 7.   Dirjen adalah Direktur Jenderal pada Kementerian Agama. 8.   Irjen adalah Inspektur Jenderal Kementerian Agama.  - 5 - 9.   Ka.Badan adalah Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan. 10.   Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri adalah: -   Rektor : Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN). -   Ketua : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Sekolah  Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN), Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN), Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN). 11.   Ka.kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 12.   Kepala Balai adalah Kepala Balai Litbang Agama dan Kepala Balai Diklat Keagamaan. 13.   Ka.Kankemenag adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 14.   Kepala UPT Asrama Haji adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Embarkasi. 15.   Kepala KUA adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. 16.   Kepala Madrasah Negeri adalah Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN).
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks